Mencegah dan Mengurangi Kekerasan Terhadap Peremuan

Mencegah dan Mengurangi Kekerasan Terhadap Peremuan
Mencegah dan Mengurangi Kekerasan Terhadap Peremuan
Kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada objek apapun merupakan bentuk penindasain (opresi) yang secara nilai tidak dapat dibenarkan dalam hukum manapun. Penindasan terhadap perempuan merupakan isu yang dari kehari semakin besar layaknya fenomena bola salju, yang paling dekat adalah kasus eno, korban kekerasan fikik dan seksual yang dilakukan oleh tiga orang lelaki di bawah umur. Singkat cerita kasus ini bermula dari kisah hubungan eno dengan salah satu pelaku yang kemudian merasa sakit hati karena eno menolak untuk diajak berhubungan badan sehingga pelaku melampiaskan kemarahannya dengan cara diperkosa dan kemudian dibunuh secara tragis. Kasus eno merupakan satu dari sekian kasus yang terlihat, sebelumnya ada kasus yuyun yang diperkosa secara masal oleh empat belas orang pemuda yang sebagian di bawah umur dan kemudian dibunuh juga dan masih banyak kasus lainnya yang mungkin tidak diliput oleh media.
 
Sedikit gambaran singkat di atas dapat menejalaskan secara umum bahwa perempuan merupakan objek yang sangat rentan dengan kekerasan. Dalam kontek kekerasan seksual Komnas Perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15 bentuk, yaitu: Perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual/diskriminatif, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Dikutip dari situs resmi Presiden RI disebutkan bahwa data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga belum memadai karena sepertiga perempuan di seluruh dunia masih dilecehkan secara fisik. Sekitar 100 juta hingga 140 juta perempuan menjadi korban mutilasi genital dan sekitar 70 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Sesuatu yang seringkali bertentangan dengan keinginan mereka. Dan sekitar tujuh persen perempuan berisiko diperkosa dalam hidupnya. Pemerkosaan merupakan kejahatan yang paling keji bagi seorang perempuan. Trauma yang dialami membekas sepanjang seumur hidupnya, melebihi lamanya hukuman terhadap pelaku. Tak jarang pemerkosaan berujung bunuh diri.
 
Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap perempuan. Perlindungan itu tercantum dalam arah dan kebijakan strategi sebagai berikut:
 
1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui: pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak; peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan; perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak; pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
 
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran; penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 
Khusus kasus pemerkosaan, pemerintah menimbang perlunya memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku. Untuk memberikan penghargaan kepada perempuan yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, negara harus hadir memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini, seperti yang dewasa ini sedang diwacanakan yakni UU tentang Kebiri sebagai hukuman terhadap kejahatan pemerkosaan.
 
Selain kekerasan seksual di tersebut di atas, perempuan juga rentan mengalami kekerasan-kekerasan yang lainnya, sebut saja kekerasan/ ekspolitasi secara ekonomi, budaya, agama dan lain sebagainya. Beberapa aspek-aspek tersebut seringkali dijadikan alibi untuk melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kerentanan-kerentanan tersebut seringkali juga dianggap sebuah hal yang wajar dan tabu untuk dibicarakan di khalayak. Sehingga ketika peermpuan mengalami eksploitasi/ kekerasan ini, mereka seringkali diam dan mendiamkan tanpa kemudian berfikir untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan dan manusia.
 
Terkait bagaimana menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, secara pribadi penulis katakan bahwa hukum negara sudah cukup untuk mencegah dan menanggulangi gejala-gejala kekerasan terhadap perempuan ini. Namun pada kenyataannya praktik yang dilakukan tidaklah seideal yang ada pada peraturan dan perundang-undangan. Oleh karenanya pengoptimalisasian peran pemerintah menjadi syarat mutlak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan ini. Selanjutnya peran serta masyarakat juga menjadi penting terkait bagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini bisa dibawa ke ranah publik dan hukum. Selain kedua hal tersebut, agama juga sangat berpengaruh dalam kaitannya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Banyak dogma-dogma dan doktrin-doktrin agama yang seringkali tidak dipahami secara komprehensif sehingga penafsirannya lebih cenderung melahirkan bias, bias ini kemudian dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan agama.
 
Demikian sedikit gagasan penulis kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan.

No comments

Powered by Blogger.