Islam Dan Tantangan Demokrasi Khaled Abou El Fadl

Islam Dan Tantangan Demokrasi Khaled Abou El Fadl
Oleh:
Ahmad Dahlan

Islam Dan Tantangan Demokrasi Khaled Abou El Fadl

A. PENDAHULUAN

Di bawah serbuan gencar modernitas, muslim puritan dan muslim moderat saling berebut klaim “kebenaran iman Islam”. 
Puritan sangat agresif, bersuara lantang. Bahkan sebagian dari mereka, berhasil melakukan aksi kekerasan di beberapa negara. Muslim moderat yang membangun peradaban dengan gerakan moral dan kedamaian pun terkena imbas dari radikalisasi muslim puritan tersebut.

Tahun 1980-an, diindikasikan sebagai siklus tahun Islam terjebak dalam krisis identitas. Komunitas muslim teralienasi seiring peradaban modern yang mengglobal. Krisis Irak-Iran, Palestia dll. Kondisi ini diperparah oleh dualisme Amerika dalam kebijakan politik glogal. Kemunculan fundamentalisme dikonotasikan sebagai idiologi perlawanan terhadap kondisi carut marut tersebut. Fundamentalisme inilah yang melahirkan gerakan Islam politik.

Peristiwa penghancuran WTC Amerika oleh kelompok al-Qaedah (11 November 1999) adalah puncak carut dari cermin Islam politik yang pada satu sisi dapat meruntuhkan hegemoni simbol keangkuhan Amerika, tapi sejatinya juga meruntuhkan komunitas muslim sebagai penganut ajaran yang rahmatan lil ‘alamin.

Khaled Abou el-Fadl (selanjutnya ditulis el-Fadl) mengistilahkan Islam politik yang ekstrem dan melakukan gerakan radikal adalah pencuri dari peradaban kebangkitan Islam.

B. KEGELISAHAN AKADEMIK

El-Fadl mensinyalir sedang terjadi instabilitas yang luar biasa pada tradisi-tradisi Islam. Sekelompok muslim dengan interpretasinya memperlakukan perlawanan terhadap modernitas, sedangkan yang lainnya menjalani Islam kepada konteks modern tanpa banyak mempertimbangkan wawasan-wawasan generasi masa lalu. Tidak terkecuali sikap perbedaan dalam melihat demokrasi sebagai produk barat.

Tradisi demokrasi Barat, di era modern sebagian besar telah membuktikan sebagai sistem relasi negara, kekuasaan, dan masyarakat menjadi humanis, berhukum, dan berkeadilan. Pada sisi yang lain, sekarang dunia muslim penuh dengan kekerasan, fundamentalisme, terorisme dan lain-lain.

Bagaimana jika demokrasi menjadi tujuan normatif bagi sebagian besar kaum muslim, dan harus dicapai di negara-negara muslim? Apakah Islam menjadi pendukung atau penghalang demokrasi? Perdebatan demokrasi menjadi konteks jika dirujuk pada banyak argumen yang pada satu sisi menkorelasikan dengan konsep syuro, pada pendapat yang lain membedakan antara keduanya.

El-Fadl melihat terdapat tiga hubungan antara Islam dan pemerintahan yang banyak mengemuka pada masyarakat muslim.

Pertama, sistem kuno. Sistem negara bersifat alami, tidak beradab, anarkis, serta tiranik. Kekuatan mengalahkan yang lemah.

Kedua, sistem kerajaan. Raja atau pangeran mengatur semua urusan negara. Sistem yang menguntungkan kelas penguasa dan meminggirkan rakyat jelata, tiranik dan tidak mempunyai legitimasi.

Ketiga, sistem kekhalifahan. Pemimpin mendasarkan aturan pemerintahan pada hukum syariah. Karena dianggap sebagai pemerintahan berdasarkan syariah yang mempunyai otoritas dibandingkan manusia, maka sistem ini menjadi kuat dibanding sistem lainnya. Berdasarkan anggapan seperti itu, maka sistem kekhalifahan masih banyak menarik perhatian umat Islam untuk dibangun kembali pada abad sekarang. Padahal, pada sistem khalifah terhadap persoalan mendasar dan problematis.

Pertama, Kholifah merupakan Khalifatullah war Rasul (wakil Tuhan dan Rasul), maka khalifah merasa tidak perlu mempertanggung-jawabkan kekuasaannya. Semua yang dikatakan atau diperintahkan merupakan wujud dari hukum Tuhan. Dari sini, otoritanianisme dan absolutisme kekuasaan berawal muncul dan menjadi tradisi yang dipelihara oleh banyak khalifah-khalifah di masa lalu.

Kedua, sistem kekhalifahan tidak memisahkan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

C. KONSEP DASAR (KEY FIGURE)

Secara epitemologis demokrasi merupakan produk Barat. Sedangkan sebagian muslim merujuk pada konsep syuro sebagai produk Islam yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemerintahan. Konsep syuro telah melahirkan kekhalifahan Islam, di mana kholifah selain sebagai pemimpin juga merupakan dapat dijadikan sebagai representasi dari produk hukum. Sistem kekhalifahan pernah membawa kejayaan politik Islam pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah.

Romantisme masa lalu itulah maka kesesuaian antara Islam dan demokrasi di masyarakat Islam menjadi persoalan yang rumit. Selain karena anggapan awal bahwa demokrasi adalah ide Barat yang sekuler dan tidak mengakui Tuhan, mereka juga mempertanyakan di mana meletakkan kedaulatan Tuhan di antara kedaulatan rakyat dan aturan negara?

Perdebatan Demokrasi telah lama berjalan. Muhammad Syakir al-Sharif dalam bukunya The Truth about Democracy (1992) menyimpulkan dalam demokrasi tidak ada satupun yang Islami dan harga murah dalam beraudiensi. Demokrasi sebuah terminologi non-Arab berimplikasi pada pemerintahan non beriman dan mengungguli peraturan dari Tuhan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Denifisi Demokrasi

Demokrasi (Yunani) dari kata demos (rakyat) dan kratos/kratein (kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat berkuasa (government or rule by the people. Demokrasi banyak dikenal dengan demokrasi konstitusional, parlementer, terpimpin, pancasila, rakyat, dan sebagainya.

Dalam wikipedia encyclopedi dijelaskan demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pilar demokrasi yang terkenal adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dalam kedudukan yang sejajar, dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

2. Biografi Khaled Abu El Fadl

Prof. Khaled Abou el-Fadl adalah Dosen hukum Islam dan Timur Tengah di Universitas California di Los Angeles UCLA. Kecil di Kuwait dan remaja di Mesir. Kemudian belajar di universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat: Yale, Universitas Pennsylvania, dan Princeton.

Dan dalam perjalanan hidupnya kemudian, Prof. el-Fadl akhirnya belajar pada banyak ahli fiqh lain yang tidak serta-merta mengacungkan telunjuk ke-otoriterannya. Katanya:
"Mereka tidak berpegang pada kata-kata keras, slogan dan retorika, karena itu mereka tidak begitu mudah dikenal. Tetapi para fuqaha ini betul-betul membaca banyak buku, mereka betul-betul menggunakan naskah-naskah, mereka benar-benar mencerminkan tradisi toleran dalam Islam, yang mengakui keberagaman. Mereka selalu berbicara "menurut pendapat ini-ini-ini' dan 'menurut pendapat saya,' dan pada penutup pembicaraan selalu mengatakan 'wallahu a'lam'."

Sekarang el-Fadl sedang tekun menggali kekayaan kecendekiawanan Islam, beberapa di antaranya masih terawat rapi dalam bentuk manuskrip di perpustakaan-perpustakaan di Turki dan Mesir. Melalui mata kuliah yang ia kuliahkan di Fakultas Hukum Universitas California di Los Angeles, ia turunkan tradisi itu ketika ia mengajar para calon ahli hukum Barat. 

”Pemikiran umat Islam selama beberapa abad terakhir ini berkutat pada persoalan pro-Barat atau anti-Barat daripada memfokuskan diri pada pertanyaan yang jauh lebih penting: Apakah pemikiran umat Islam pada saat ini pro-manusia atau anti-manusia? Apakah pernyataan doktrinal Islam saat ini manusiawi atau tidak?”
 Pernyataan Khaled tersebut menggambarkan sosoknya yang memiliki perhatian mendalam terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan moral. Seluruh energi pemikirannya dicurahkan untuk membangun dan mendinamisir tatanan moral dan tatanan kemanusiaan yang ada. Perbincangan apapun, termasuk perbincangan mengenai agama harus diletakkan dalam wawasan kemanusiaan dan moral.

Beberapa karyanya: Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, and Woman (Oneworld Publication, 2001),  And God knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse (2001), Conference of The Books: The Search for the Beauty in Islam (2001), Rebellion dan Violence in Islamic Law (Cambridge University, 2001), The Authoritative and The Authoritarian in Islamic Discourse (2001), The Place of Tolerance in Islam (Cambridge University, 2001), Islam and the Chelllengge of Democracy (Princeton University Press, 2004).

E. PERDEBATAN ISLAM DAN DEMOKRASI

1. Islam Politik

Islam politik merupakan pergerakan dari sebagian masyarakat Islam menuju pada perhelatan politik praktis. Partai-partai arus utama dalam proses politik telah mengesankan di beberapa negara, Maroko, Bahrain, Turki, termasuk di Indonesia.

Islam politik merujuk pada sistem syuro (musyawarah)  sebagai simbol yang menandai pentingnya politik dan legitimasi partisipatif. Syuro tidak sekedar “permintaan pendapat” lebih luas perlawanan terhadap pemerintahan otoriter dan penindasan, pemerintahan yang penuh hawa nafsu dan kesewenang-wenangan (al-hukm bil hawa wa al-tasallut).

Setelah abad III H, konsep syuro menjadi lembaga atau forum formal. kepada Ahlu Syuro yang menurut literatur hukum merupakan kelompok yang membentuk ahl al-‘aqd  (orang-orang yang memilih penguasa). Perdebatannya adalah hasil konsultasi tersebut sebagai kekuatan hukum yang mengikat (syuro mulzimah) atau tidak mengikat (ghoiru mulzimah)? Menurut El-Fadl, perdebatannya bukan pada mekanisme syuro, tapi pada produk yang dihasilkan harus mencerminkan dasar nilai moral. Perbedaan pendapat selama bertujuan untuk keadilan maka ditolerir.

Dalam buku Islam dan Tantangan Demokrasi, beberapa kali dikutip tentang demokrasi konstitusional tapi tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud.
Demokrasi konstitusional ialah pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya yang tercantum dalam konstitusi dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

2. Pemerintahan Islam

Pemerintahan Islam secara definisi operasional sebenarnya tidak ada. Dalil-dalil yang dieksplorasi lebih pada nilai-nilai umum Islam yang mesti diimplementasikan pada setiap aspek kehidupan.

Menurut el-Fadl, pemerintahan (Islam) dibutuhkan untuk keadilan di antara manusia yang pada dasarnya (mennurut Ibn Khaldun dan al-Ghazali) mempunyai karakteristik alami; mudah marah, cenderung berselisih, dan tidak suka bekerjasama.  Dalam Islam keadilan merupakan tuntutan Tuhan sebagai otoritas yang didelegasikan kepada manusia.  Keadilan tercermin pada tujuan syariat Islam mewujudkan kesejahteraan manusia (tahqiq mashalih al-‘ibad); yang meliputi kesejahteraan primer (dhoririyyat),   sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahisniyyah/kamaliyyat). Hal ini dapat dicapai dengan model demokrasi konstitusional, dengan menegakkan perlindungan terhadap kepentingan individu dan kebebasan berbicara dan berkumpul.

3. Otoritanianisme

Menurut John L. Esposito, Islam dalam sejarahnya telah melahirkan negara kota Madinah yang mengakomodir berbagai unsur keagamaan, melahirkan kekaisaran/kesultanan dan dapat pula merangkul mazhab-mazhab teologi (kalam), hukum (fiqh) dan filsafat. Perdebatan pun muncul, Kaum sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, Kaum Rejeksionis bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak sesuai sistem demokrasi.  Sedangkan kelompok Ekstrimis mencela demokrasi sebagai yang haram, terlarang, dan musyrik terhadap kekuasaan Tuhan.

Kemudian muncul kelompok reformis modern (abad XX-an) seperti Cak Nur, Gus Dur (Indonesia), Rasyid Ghannoushi (Tunisia), Abdul Gal (Turki) yang mengintepretasi ulang konsep-konsep dan institusi-institusi Islam tradisional seperti syuro, ijma’, ijtihad, serta prinsip-prinsip hukum masyarakat untuk mengembangkan bentuk-bentuk pemerintahan parlementer Islam, pemilihan representatif, dan pembaruan agama.  

Menurut Gus Dur, kaum muslim menghadapi pilihan; Islam tradisional yang statis dan legal formalistik, atau menggunakan pandangan dunia kosmopolitan, dinamis, universal, pluralistik. Gus Dur juga menolak fundamentalisme, dan mempromosikan Islam kontemporer dengan identitas muslim yang beraneka ragam (multifaced) dan tradisi Islam yang mampu merespon realitas-realitas kehidupan modern.

E. RESPONS KHALED ABU EL FADL

El-Fadl tidak setuju dengan Saba Mahmood yang berpendapat bahwa hegemoni dan sifat Barat yang suka menyerang (belligerence). Kegagalan negara-negara demokrasi Barat untuk menyesusaikan diri dengan standar-standar mereka sendiri.  Menurut El-Fadl, demokrasi merupakan institusi politik dengan landasan moral. Artinya ada pengakuan terhadap demokrasi Barat, tetapi ada yang kurang di dalamnya.

El-Fadl setuju dengan Nader Hashemi yang fokusnya bukan pada apakah demokrasi itu Islam? Tapi lebih pada apa yang diinginkan kaum muslim tentang demokrasi. Kemudian El-Fadl menawarkan enam gagasan Fadl tentang demokrasi:

1. God vicegerents (manusia sebagai wakil Tuhan).
2. Pewakilan merupakan landasan tanggung jawab individual.
3. Landasan hak-hak azazi manusia dan persamaan.
4. Keadilan bagi seluruh manusia.
5. Metode interpretasi hukum Tuhan secara benar dan hati-hati.
6. Negara tidak seharusnya berperan melembagakan kedaulatan dan kekuasaan Ilahi. 

El-Fadl juga menempakan konsep kebaikan tertinggi dalam Islam adalah keselamatan (salvation) bukan keadilan.

F. CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE

Demokrasi bukan merupakan sebuah nilai-nilai yang menjadi ideologi baru, akan tetapi sebuah cara (metode) untuk mencegah suatu bentuk otoritarianisme dan kesewenang-wenangan dalam hukum Islam.

Demokrasi memiliki kesesuaian dengan Islam jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah dan persamaan, akan tetapi di sisi yang lain juga memiliki perbedaan. Dalam demokrasi otoritas tertinggi berada di tangan manusia, sementara dalam Islam, otoritas tertinggi berada di tangan Tuhan.

2. Demokrasi sangat mendukung kedaulatan Tuhan. Tapi, kedaulatan Tuhan itu sendiri sesungguhnya bisa diketahui lewat kehendak masyarakat atau dengan memenuhi kedaulatan rakyat.

Yang perlu digarisbahwahi adalah “hukum” atau “kehendak Tuhan” oleh sebagian masyarakat sesungguhnya interpretasi manusia yang sangat beragam dan tidak terdapat kebenaran tunggal. Oleh karenanya, visi etik Al Qur'an yang mengajarkan tentang penegakan hukum, syuro', al-'adalah, dan al-musawah adalah pilar bagi tatanan demokrasi itu sendiri.
****

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fuad Fanani, “Islam dan Tantangan Demokrasi”, SKH Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005.

Dale F. Eickelman dkk., Politik Muslim, terj.: Endi Haryono dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Hatim Gazali, “Khaled Abou el-Fadl; Fikh Autoritatif untuk Kemanusiaan”, Hatim Gazali blogs, 1 Januari 2008, http://gazali.wordpress.com

Khaled Abou El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi, terj.: Gifta Ayu R dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

Khaled Abu el-Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, (Jakarta: Serambi, 1427 H).

Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1988.

Thufail, “Citra Islam yang Dirusak Muslim”, serambi (on-line) http://www.serambi.co.id     

Wikipedia Dictiniory (on-line), “Demokrasi”, http://id.wikipedia.org.

No comments

Powered by Blogger.