Ushul Fiqh "Ijma’ & Qiyas"

Ushul Fiqh
"Ijma’ & Qiyas"
Ushul Fiqh "Ijma’ & Qiyas"

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya peradaban umat manusia, persoalan-persoalan yang muncul terkait hukum agama juga semakin kompleks. Begitu banyak kasus yang pada masa rasul belum ada, kini ada. Kita tidak dapat hanya menggunakan  Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Bukan karena sudah tidak relevan lagi, melainkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an banyak yang multi tafsir dan Sunah Rasul pun jumlahnya terbatas mengingat tidak ada seorang sahabat pun yang pernah mengikuti rasul secara penuh selama 24 jam.

Pada awal munculnya Islam, segala persoalan yang terjadi dapat langsung terselesaikan  baik dengan turunnya wahyu maupun dari apa yang dicontohkan oleh rasul sendiri. Namun, di masa sekarang ini, mustahil rasanya kalau segala persoalan langsung mau dirujuk ke Al-Qur’an saja atau Al-Qur’aan dan As-Sunnah. Sebab, kondisinya sudah sangat berbeda. Pada masa rasul tidak ada yang namanya “Bir” namun kini ada. Lantas bagaimana kemudian hukumnya?

Dalam menjawab persoalan zaman, sahabat melakukan sebagaimana salah satu tuntunan rasul dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasululluah bertanya pada Mu’az, Apa yang akan engkau perbuat kalau datang persoalan di hadapanmu?. Mu’az menjawab, saya akan putuskan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab Allah. Kemudian rasul bertanya lagi, Bagaimana kalau engkau tidak menemukan jawabannya dalam kitab tersebut. Mu’az menjawab, saya akan putuskan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Sunah Rasul Allah. Dan bagaimana kalau sunah pun belum menyatakan apa-apa tentang itu. Dia menjawab, saya akan berijtihad dengan nalar saya dan tidak akan mengabaikannya. Lalu Rasul memukul-mukul dada Mu’az sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap apa-apa yang diridhainya. 

Dari hadits di atas, diketahui bahwa ada metode penggalian hukum yaitu dengan cara ijtihad. Ijtihad dalam hadits ini, sebagaiana dikatakan Wahbah, adalah qias karena ijtihad itu menggunakan nalar, sedang qias merupakan pendekatan dalam ijtihad yang paling tradisional dan mendekati kebenaran. Apabila terjadi kesepakatan oleh para mujtahid, kemudian dinamakan ijma’. Apa dan bagaimana kedua metode tersebut akan dijelaskan dalam makalah ini. 

PEMBAHASAN

IJMA’

1. Pengertian

Pengertian ijma’ secara etimologi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, ijma’ dalam arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu seperti yang tersebut dalam surat Yunus ayat 71 Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu….. kedua, ijma’ dalam arti “sepakat” ini dapat dilihat dalam surat Yusuf ayat 15 Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur.

Ijma’ menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw, terhadap suatu hukum syar’i mengenai suatu peristiwa. Ijma’ harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Apabila ada diantara ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan tersebut, maka tidak dikatakan ijma’. Di samping itu, ijma’ tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad dan hukum yang disepakati itu adalah hukum syara’. 

2. Rukun dan Syarat

Berdasarkan definisi di atas, ulama ushul fiqh mengatakan rukun ijma’ itu ada lima: 

a. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara’ melalui ijma’ tersebut adalah seluruh mujtahid,
b. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam,
c. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya,
d. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara’ yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Qur’an,
e. Sandaran hukum ijma’ tersebut haruslah Al-Qur’an atau hadist Rasululullah saw.

Wahbah az-Zuhaili (guru besar fiqh dan ushul fiqh di Universitas Damaskus, Suriah) mengemukakan syarat-syarat ijma’ tersebut adalah:

a. Yang mengemukakan ijma’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad,
b. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya),
c. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid’ah.

Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Ada juga syarat lain tetapi tidak disepakati  ulama, di antaranya:

a. Para mujtahid itu adalah sahabat,
b. Mujtahid itu kerabat Rasulullah saw; apabila memenuhi dua syarat ini, ulama ushul fiqh menyebutnya dengan ijma’ sahabat,
c. Mujtahid itu adalah ulama Madinah,
d. Hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya dan
e. Tidak terdapat hukum ijma’ sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.

3. Kehujahan ijma’

Jumhur ulama berpendapat apabila rukun-rukun ijma’ di atas telah terpenuhi, maka ijma’ tersebut menjadi hujah yang qath’i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang ditetapkan hukumnya melalui ijma’ tersebut, menurut para ahli ushul fiqh, tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma’ merupakan hukum syara’ yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah Al-Qur’an dan sunah. 

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ijma’ merupakan hujah yang qath’i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara’ adalah sebagai berikut: 

a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 115 yang artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali”. Menurut Imam Al-Gazali, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang ditempuh umat Islam sebagai orang yang menentang Allah SWT dan Rasul-Nya, dan menentang Allah dan Rasul-Nya itu hukumnya haram.

b. Alasan jumhur dari hadist adalah sabda Rasulullah saw: “Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah” (HR. Tirmizi)

4. Macam-macam ijma’

Menurut Abdul-Karim Zaidan, ijma’ terbagi menjadi dua, yaitu ijma’ sharih (tegas) dan ijma’ sukuti (persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama). 

Ijma’ sharih adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan itu. Sedangkan ijma’ sukuti adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. 

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang ijma’ sukuti ini. 

a. Menurut Imam Syafi’i dan kalangan Malikiyah 

Ijma’ sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian para mujtahid belum tentu menandakan setuju, karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bilamana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang punya pendapat itu karena dianggap lebih senior.

b. Menurut Hanafiyah dan Hanabillah 

Ijma’ sukuti adalah sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, bahwa diamnya sebagian mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandangnya keliru mereka harus tegas menentangnya. Manakala mereka tidak menentangnya secara tegas, hal itu menandakan bahwa mereka menyetujuinya. 

c. Sebagian Hanafiyah dan Malikiyah

Diamnya sebagian ulama mujtahid tidak dapat dikatakan telah terjadi ijma’, namun pendapat seperti itu dianggap lebih kuat dari pendapat perorangan

5. Landasan Ijma’

Jumhur ulama menyatakan bahwa landasan ijma’ itu bisa dari yang qath’i, yaitu Al-Qur’an dan hadist mutawatir dan bisa juga berdasarkan dalil zhanni  seperti hadist ahad (hadist yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja yang tidak mencapai tingkat mutawatir) dan kias. Alasan mereka adalah ijma’ yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah bersetubuh dengan istri. Landasan ijma’ ini, menurut mereka, adalah hadist ahad. Demikian juga kesepakatan para sahabat menetapkan Abu Bakar as-Siddiq sebagai pengganti Nabi saw dengan meng-qias-kannya kepada sikap Nabi yang menunjuk Abu Bakar as-Siddiq sebagai imam shalat ketika beliau berhalangan. Para sahabat juga sepakat ijma’ menyatakan bahwa lemak babi (khinzir) adalah haram dengan menganalogikakannya kepada daging babi. Kesepakatan para sahabat di zaman Umar bin al-Khattab menjadikan hukuman dera sebanyak 80 kali  bagi orang yang meminum minuman keras. Seluruh kesepakatan yang dikemukakan di atas dasarnya adalah zhanni . 

6. Kemungkinan Terjadinya Ijma’ 

Ulama ushul fiqh klasik dan modern telah membahas persoalan kemungkinan terjadinya ijma’ tersebut. Jumhur ulama klasik menyatakan tidaklah sulit untuk melakukan ijma’, bahkan secara aktual ijma’ itu telah ada. Mereka mencontohkan hukum-hukum yang telah disepakati itu seperti kesepakatan tentang pembagian waris nenek sebesar seperenam dari harta warisan dan larangan menjual makanan yang belum ada di tangan penjuaal. Akan tetapi, ulama klasik lainnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa siapa yang mengatakan adanya ijma’ terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena kemungkinan saja ada mujtahid yang tidak setuju. Oleh sebab itu, menurutnya untuk mengetahui ijma’ tersebut sulit dilakukan. Apabila ada orang yang bertanya apakah ijma’ itu ada dan secara aktual terjadi, menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, jawaban yang paling tepat adala, “Kami tidak mengetahui ada mujtahid yang tidak setuju dengan hukum ini”. Disamping itu, Imam asy-Syafi’i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, keduanya ahli fiqh Hanbali, tidak menerima ijma’ kecuali ijma’ yang dilakukan para sahabat.

Dalam pandangan ulama fiqh modern, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudari Bek, Abdul Wahhab Khallaf, Fathi ad-Duraini dan Wahbah az-Zuhaili, ijma’ yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada satu daerah. Pada masa sesudahnya, melakukan ijma’ tidaklah mungkin, karena luasnya wilayah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan ulama seluruhnya pada satu tempat. Zakiyuddin Sya’ban menyatakan bahwa apabila didapati di dalam kitab-kitab fiqh ungkapan ijma’, maka yang mereka maksud kemungkinan ijma’ sukuti atau ijma’ kebanyakan ulama, bukan ijma’ sebagaimana yang didefinisikan para ahli ushul fiqh.   

QIYAS

1. Pengertian

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.  Menurut ahli ushul fiqh, adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya lantaran adanya persamaan ‘illat hukumnya dari kedua peristiwa itu. 

2. Dalil Keabsahan Qiyas sebagai Landasan Hukum

Para ulama Ushul Fiqh menganggap qiyas secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain: 

a. QS. an-Nisa’: 59
b. Hadist yang berisi dialog antara Rasulullah saw dengan Mu’az bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim di Yaman.

3. Rukun Qiyas

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun Qiyas ada empat yaitu: 

a. Ashal (Pokok Tempat Mengqiyaskan Sesuatu)
b. Adanya Hukum Ashal, yaitu hukum syara’ yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far’u (cabang) dengan jalan qiyas.
c. Adanya Cabang (Far’u), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur’an, Sunnah atau ijma’ yang hendak ditemukan hukumnya melalui Qiyas, misalnya minuman keras wisky.
d. illat, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan ‘illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. ‘illat menurut bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut ‘illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.

Menurut istilah, seperti yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, adalah suatu sifat yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari umat manusia. 

Untuk sahnya suatu ‘illat sebagai landasan qiyas, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama Ushul Fiqh, ‘illat memerlukan beberapa persyaratan, antara lain yang terpenting adalah: 

a. 'Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. 
b. 'Illat harus bersifat jelas. Maka sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak sah dijadikan ‘illat karena tidak dapat dideteksi keberadaannya.
c. 'Illat harus berupa sewsuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dengan pelaku yang lain.

4. Cara mengetahui ‘illat

Menurut penelitian ulama Ushul Fiqh, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui keberadaan ‘illat, baik pada suatu ayat atau pada hadist Rasulullah saw, yaitu: 

a. Melalui dalil-dalil Al-Qur’an atau hadist baik secara tegas atau tidak tegas. Contoh ‘illat yang disebut secara tegas adalah dalam surat al-Hasyr ayat 7. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa ‘illat (alasan) mengapa harta rampasan itu harus dibagi-bagikan antara kelompok-kelompok tersebut adalah agar harta kekayaan jangan hanya beredar di tangan orang-orang kaya. Terhadapnya di-qiyas-kan setiap pembagian harta kekayaan harus merata dan tidak boleh harta hanya menumpuk di tangan orang-orang kaya saja.
b. Mengetahui ‘illat dengan ijma’. Contohnya, kesepakatan para ulama fiqh bahwa keadaan kecil seseorang menjadi ‘illat bagi perlu ada pembimbing untuk mengendalikan harta anak itu sampai ia dewasa. Diqiyaskan kepadanya, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, hak mewalikan anak perempuan kecil dalam masalah pernikahan.
c. Mengetahui ‘illat dengan jalan ijtihad dan hasilnya dikenal dengan ‘illat mustanbathah (‘illat yang dihasilkan dengan jalan ijtihad). Contohnya bahwa keharaman khamar ditetapkan dengan ayat Al-Qur’an. Kemudian seorang mujtahid mencari ‘illat mengapa khamar diharamkan, dengan mengumpulkan berbagai sifat yang terdapat di dalamnya, seperti keadaan cair, keadaannya terbuat dari angur, keadaannya berwarna merah dan keadaannya memabukkan. Setelah beberapa sifat itu ditentukan lalu diadakan pengujian atau penyeleksian sifat, mana diantaranya yang cocok sebagai ‘illat dari keharaman khamar, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa yang layak menjadi ‘illat adalah keadaannya memabukkan dan bukan yang lain.

5. Macam-macam Qiyas

Seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara  ‘illat yang terdapat pada asal dan yang terdapat pada cabang, qiyas dibagi tiga macam: 

a. Qiyas awla, yaitu bahwa ‘illat yang terdapat pada far’u (cabang) lebih utama daripada ‘illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, meng-qiyas-kan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan “Ah” yang terdapat dalam QS.Al-Isra’: 23.
Karena alasan (‘illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang (far’u) lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan “Ah” yang ada pada asal.
b. Qiyas musawi, yaitu qiyas di mana ‘illat yang terdapat pada cabang (far’u) sama bobotnya dengan bobot ‘illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya ‘illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot ‘illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam QS. an-Nisa: 10  karena tindakan tersebut sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
c. Qiyas al-Adna, yaitu qiyas di mana ‘illat yang terdapat pada far’u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘illat yang terdapat dalam ashal (pokok). Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam QS. al-Maidah: 90 meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiyas.

Sedangkan dilihat dari segi jelas atau tidaknya ‘illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, qiyas dapat dibagi dua:

a. Qiyas jali, yaitu qiyas yang didasarkanatas ‘illat yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada ‘illatnya. Misalnya meng-qiyas-kan memukul dua orangtua kepada larangan mengatakan kata “Ah” seperti dalam contoh qiyas awla tersebut di atas. Qiyas jali, mencakup qiyas awla dan qiyas musawi.
b. Qiyas khafi, yaitu qiyas yang didasarkan atas ‘illat yang di-istinbat-kan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, meng-qiyas-kan pembunuhan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan’illat yaitui adanya kesengajaandan permusuhan pada pembuuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

PENUTUP

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntunan melakukan ijtihad (termasuk Qiyas di dalamnya) sudah ada saat Rasul masih hidup, dengan adanya hadist tentang pengutusan Mu’az bin Jabal menjadi hakim di Yaman. Lebih jauh lagi, pada masa ini dengan munculnya berbagai permasalahan yang baru, tidak mungkin jika hanya merujuk langsung ke Al-Qur’an dan al-Hadist. Oleh karena itu, metode Qiyas sangat penting keberadaannya.  

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Abdul Azis. 2006. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Intermesa.

Effendi, Satria. 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Manan, H. Abdul. 2007. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

Rosyada, Dede. 1999. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo       Persada.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1997. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: Alma’arif. 

No comments

Powered by Blogger.